SILTAP Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Segera Dibayarkan, Pemkab Takalar Beri Perhatian Khusus kepada Aparatur Desa

SILTAP Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Segera Dibayarkan, Pemkab Takalar Beri Perhatian Khusus kepada Aparatur Desa

Syachrul       Comment   

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memastikan pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera direalisasikan.

Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Andi Rijal M., mengatakan bahwa pembayaran SILTAP bulan Maret dan April 2026 saat ini sedang dalam proses dan akan segera dibayarkan setelah seluruh persyaratan administrasi dari desa terpenuhi.

“Pembayaran SILTAP Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD untuk bulan Maret dan April 2026 segera dibayarkan. Hal ini juga merupakan atensi dan perintah langsung Bapak Bupati Takalar agar hak-hak aparatur desa dapat segera diterima,” ujar Andi Rijal M., Selasa (09/06/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk memastikan kesejahteraan aparatur desa melalui pembayaran SILTAP yang tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Untuk itu, Dinas Sosial dan PMD meminta seluruh pemerintah desa agar segera melengkapi administrasi pencairan sehingga proses pembayaran dapat berjalan lebih cepat.

“Kami berharap desa-desa segera mengurus dan melengkapi administrasi pencairannya agar proses pembayaran SILTAP dapat segera direalisasikan,” tambahnya.

Pembayaran SILTAP ini menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang selama ini berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

Bupati Takalar Gerak Cepat, Kadis Pertanian Turun Langsung ke Bendungan Pammukkulu Cari Solusi Krisis Air Petani Marbo

Bupati Takalar Gerak Cepat, Kadis Pertanian Turun Langsung ke Bendungan Pammukkulu Cari Solusi Krisis Air Petani Marbo

Syachrul       Comment   

TAKALAR-Keluhan petani di Kecamatan Mangarabombang (Marbo) terkait krisis air irigasi yang mengancam ribuan hektare lahan pertanian mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

Begitu menerima laporan dari petani di Desa Lengkese dan Desa Bontomanai, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian, Parawangsa atau yang akrab disapa Daeng Rurung, untuk turun ke lapangan mencari solusi.

Menindaklanjuti perintah tersebut, Kadis Pertanian Takalar bersama pihak terkait melakukan peninjauan langsung ke Bendungan Pammukkulu dan menelusuri sejumlah jalur irigasi pada Rabu (10/6/2026).

Peninjauan dilakukan mulai dari pintu-pintu air yang berada di wilayah Bontokadatto, Rajaya hingga Bontomanai guna memastikan penyebab utama tidak mengalirnya air ke area persawahan petani di Kecamatan Mangarabombang.

Tidak hanya melakukan pemantauan, Parawangsa juga memeriksa kondisi saluran irigasi yang menjadi jalur distribusi air dari Bendungan Pammukkulu. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hambatan teknis, kerusakan saluran, maupun kendala lain yang menyebabkan pasokan air tidak sampai ke lahan pertanian warga.

Langkah cepat ini mendapat apresiasi dari para petani yang selama beberapa pekan terakhir mengeluhkan minimnya pasokan air untuk musim tanam kedua. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, petani khawatir akan mengalami gagal panen yang berdampak pada pendapatan dan ketahanan pangan daerah.

Kadis Pertanian Takalar, Parawangsa, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal kebutuhan petani dan memastikan distribusi air dapat kembali normal.

“Saya berharap kepada para petani untuk bersabar menunggu. Saat ini sementara dilakukan pengaturan agar air bisa sampai ke wilayah Marbo,” ujar Parawangsa.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Takalar sehingga persoalan yang dihadapi petani harus segera ditangani secara serius dan terukur.

Respons cepat yang ditunjukkan Bupati Takalar dan Dinas Pertanian ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, terutama saat petani menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.

Para petani pun berharap langkah penanganan yang sedang dilakukan dapat segera membuahkan hasil sehingga lahan pertanian di Kecamatan Mangarabombang kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan terhindar dari ancaman gagal panen.

Kompak! Kadis, Sekretaris dan Para Kabid PUPR Takalar Tetap Ngantor di Tengah Kebijakan WFH, Pelayanan Publik Tetap Optimal

Kompak! Kadis, Sekretaris dan Para Kabid PUPR Takalar Tetap Ngantor di Tengah Kebijakan WFH, Pelayanan Publik Tetap Optimal

Syachrul       Comment   

TAKALAR-Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menyurutkan semangat dan komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Takalar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dari pantauan awak media, Rabu (10/6/2026), Kepala Dinas PUPR Takalar, Budiar Rosal, tetap menjalankan aktivitas kerja dari kantornya. Hal serupa juga terlihat pada Sekretaris Dinas PUPR yang tetap standby di ruang kerjanya untuk memastikan seluruh aktivitas administrasi dan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.

Tidak hanya itu, para Kepala Bidang di lingkup Dinas PUPR Takalar juga tampak hadir dan menjalankan tugasnya masing-masing. Mulai dari Kabid Bina Marga, Kabid Cipta Karya, Kabid Tata Ruang, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kabid Bina Konstruksi hingga Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), seluruhnya terlihat tetap siaga di kantor.

Kekompakan para pejabat struktural tersebut menjadi bukti bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama meskipun pemerintah menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel. Kehadiran mereka di kantor juga bertujuan untuk memastikan berbagai program pembangunan, pelayanan administrasi, pengawasan proyek, serta koordinasi lintas sektor dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Kepala Dinas PUPR Takalar, Budiar Rosal, menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya tetap mengatur pola kerja yang efektif dengan memastikan pimpinan dan pejabat terkait selalu siap siaga apabila dibutuhkan.

“Meskipun ada kebijakan WFH, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Kami bersama Sekretaris dan para Kabid tetap standby di kantor untuk memastikan seluruh tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik,” ujar Budiar Rosal.

Menurutnya, sektor infrastruktur merupakan salah satu bidang yang membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang intensif. Oleh sebab itu, keberadaan pimpinan dan pejabat teknis di kantor menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan serta memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan sesuai target.

Langkah yang dilakukan jajaran Dinas PUPR Takalar ini mendapat apresiasi karena menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di tengah penerapan sistem kerja WFH, mereka tetap hadir dan siap memberikan pelayanan maksimal demi kepentingan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, Dinas PUPR Kabupaten Takalar terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi seluruh masyarakat Takalar.

Rencana Pembangunan Kawasan Industri, Bupati Takalar dan Ketua DPRD Duduk Bersama PT Tiran dan Masyarakat Desa Laikang

Rencana Pembangunan Kawasan Industri, Bupati Takalar dan Ketua DPRD Duduk Bersama PT Tiran dan Masyarakat Desa Laikang

Syachrul       Comment   

Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, bersama Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, duduk bersama pihak PT Tiran dan masyarakat Desa Laikang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Takalar, Senin (8/6/2026).

RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar tersebut digelar sebagai upaya menjembatani komunikasi antara investor dan masyarakat terkait berbagai persoalan dan aspirasi yang berkembang mengenai rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang.

Dalam forum tersebut, Bupati Takalar dan Ketua DPRD didampingi Wakapolres Takalar serta sejumlah anggota DPRD dari berbagai daerah pemilihan.

Dari Dapil II hadir Achmad Sabang (NasDem), Achmad Nyengka (Gelora), Habibie (PKB), dan Muhammad Bakri (PKS).

Sementara dari Dapil I dan Dapil III hadir Nur Alim Rukman, Hj. Tinri (NasDem), serta H. Limpo (Gerindra).

Selain dihadiri pihak PT Tiran dan unsur pemerintah daerah, rapat juga diikuti oleh Kepala Desa Laikang dan beberapa perwakilan masyarakat Desa Laikang yang menyampaikan berbagai aspirasi, harapan, serta masukan terkait keberadaan dan rencana pengembangan kawasan industri di wilayah mereka.

Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, menegaskan bahwa DPRD hadir untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara masyarakat dan pihak perusahaan sangat penting agar setiap proses pembangunan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sementara itu, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menjelaskan bahwa rencana pembangunan kawasan industri di Laikang telah berjalan sejak sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.

“Rencana Kawasan Industri Laikang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah daerah berkepentingan memastikan investasi yang masuk tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” ujar Daeng Manye.

Ia menambahkan, investasi yang masuk ke Kabupaten Takalar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek sosial maupun lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat Desa Laikang meminta PT Tiran untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait rencana pembangunan kawasan industri.

Salah satu isu yang banyak disoroti warga adalah kabar mengenai rencana pembangunan pabrik nikel di kawasan tersebut.

Menanggapi hal itu, perwakilan PT Tiran maupun Kawasan Industri Takalar (KITA), Jimmy, menegaskan bahwa tidak terdapat rencana pembangunan pabrik nikel di kawasan yang dimaksud.

“Tidak ada rencana pembangunan pabrik nikel dalam perencanaan kawasan industri tersebut,” tegas Jimmy di hadapan peserta rapat.

Rapat berlangsung dalam suasana dialogis dan kondusif. Seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan masing-masing sebagai bagian dari upaya mencari solusi bersama demi kemajuan Desa Laikang dan Kabupaten Takalar.

Sebagai tindak lanjut dari hasil RDP tersebut, DPRD Takalar berencana kembali menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat.

Agenda tersebut akan difokuskan pada penyampaian informasi yang lebih rinci mengenai rencana pembangunan kawasan industri, sebagaimana permintaan masyarakat yang menginginkan keterbukaan informasi dari pihak terkait

Daeng Manye Buktikan Kepemimpinan Berprestasi, Takalar Panen Penghargaan dari Pendidikan hingga WTP

Daeng Manye Buktikan Kepemimpinan Berprestasi, Takalar Panen Penghargaan dari Pendidikan hingga WTP

Syachrul       Comment   

TAKALAR-Kepemimpinan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye bersama Wakil Bupati H. Hengky Yasin mulai menunjukkan hasil yang nyata.

Memasuki pertengahan tahun 2026, Kabupaten Takalar berhasil menorehkan sederet prestasi membanggakan di tingkat regional maupun nasional.

Berbagai penghargaan yang diraih tidak hadir secara instan.

Capaian tersebut merupakan buah dari gagasan, inovasi, dan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Berbekal pengalaman panjang di dunia profesional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Daeng Manye menghadirkan pendekatan kepemimpinan yang menitikberatkan pada hasil kerja nyata.

Sejak awal memimpin, ia menegaskan bahwa pembangunan Takalar harus dimulai dari peningkatan kualitas manusia, penguatan ekonomi daerah, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Salah satu capaian yang paling mencuri perhatian datang dari sektor pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan Kabupaten Takalar berhasil menempati peringkat pertama di Sulawesi Selatan.

Pencapaian ini menjadi sangat istimewa karena Takalar sebelumnya berada di posisi ke-23 dan kini mampu melesat menjadi yang terbaik di tingkat provinsi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Takalar mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pendidikan yang lebih baik diyakini menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing.

Tak hanya itu, Kabupaten Takalar juga berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

Kabupaten Takalar dengan meraih Peringkat II Nasional Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu memastikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi peserta didik yang membutuhkan.

Di sektor ekonomi, Pemerintah Kabupaten Takalar kembali menunjukkan kinerja yang membanggakan.

Pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi, Kabupaten Takalar berhasil meraih Predikat Terbaik III Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Kabupaten.

Prestasi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Rangkaian penghargaan tersebut semakin lengkap ketika pada 5 Juni 2026,

Pemerintah Kabupaten Takalar kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Predikat WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Deretan prestasi yang diraih sepanjang tahun 2026 menjadi bukti bahwa arah pembangunan yang dijalankan Daeng Manye dan Hengky Yasin berada pada jalur yang tepat.

Mulai dari sektor pendidikan, penguatan ekonomi daerah, hingga tata kelola pemerintahan yang baik, seluruhnya menunjukkan hasil yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih dari sekadar penghargaan, capaian-capaian tersebut menjadi simbol hadirnya optimisme baru bagi Kabupaten Takalar.

Dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan kerja nyata, Takalar terus bergerak maju menjadi daerah yang lebih kompetitif, berdaya saing, dan siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Di pertengahan tahun 2026, prestasi demi prestasi yang diraih menjadi penegasan bahwa kepemimpinan Daeng Manye dan Hengky Yasin tidak hanya berbicara tentang program, tetapi juga menghadirkan hasil nyata yang membanggakan bagi masyarakat Takalar.

Bupati Takalar Bersama Sekda dan Ketua DPRD Menerima Opini WTP, Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

Bupati Takalar Bersama Sekda dan Ketua DPRD Menerima Opini WTP, Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan

Syachrul       Comment   

TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD Kabupaten Takalar, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sinergi dan kolaborasi yang terbangun selama ini diharapkan dapat terus dipertahankan guna mewujudkan Takalar yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing.

Keberhasilan kembali meraih Opini WTP menjadi bukti bahwa Kabupaten Takalar terus bergerak ke arah yang lebih baik, tidak hanya dalam aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan mampu menjawab harapan masyarakat.

Dengan raihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju Takalar Maju dan Berdaya Saing.

Bupati Takalar Daeng Manye Tinjau Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Laikang, Dorong Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan Wisata

Bupati Takalar Daeng Manye Tinjau Lokasi Pembangunan Kantor Kecamatan Laikang, Dorong Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan Wisata

Syachrul       Comment   

TAKALAR- Komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali ditunjukkan melalui langkah nyata di lapangan. Bupati Takalar, Ir. Mohammad Firdaus Daeng Manye, meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Kantor Kecamatan Laikang di Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kamis (4/6/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir selatan Kabupaten Takalar.

Lokasi yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Laikang berada di sisi timur jalan utama, tepat di depan UPT SMP Negeri 3 Mangarabombang. Posisi yang strategis tersebut dinilai sangat mendukung akses masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan administrasi pemerintahan.

Dalam kunjungan itu, Bupati Takalar didampingi Kasatpol PP Takalar Abdul Salam Gau, Camat Laikang Marwan, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rombongan meninjau kondisi lahan sekaligus membahas berbagai aspek teknis guna memastikan proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Bupati Takalar, Daeng Manye, menegaskan bahwa pembangunan Kantor Kecamatan Laikang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Kami melihat langsung lokasi rencana pembangunan Kantor Kecamatan Laikang yang insyaallah akan segera dibangun untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan kantor yang representatif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Daeng Manye.

Selain meninjau lokasi pembangunan kantor kecamatan, Bupati bersama rombongan juga melakukan monitoring terhadap berbagai potensi ekonomi dan pariwisata yang dimiliki Kecamatan Laikang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengunjungi sejumlah kawasan pesisir untuk melihat langsung aktivitas masyarakat serta peluang pengembangan sektor wisata yang dinilai memiliki prospek besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan kawasan wisata Punaga Beach, salah satu destinasi unggulan Kabupaten Takalar. Pada kesempatan itu, Bupati mengajak masyarakat untuk berkunjung dan menikmati keindahan panorama pesisir Takalar yang dikenal dengan pemandangan matahari terbenam serta formasi batu alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Sementara itu, Camat Laikang, Marwan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap pembangunan di wilayahnya.

Ia berharap pembangunan Kantor Kecamatan Laikang dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir Takalar.

Kami sangat mengapresiasi perhatian Bapak Bupati terhadap Kecamatan Laikang. Semoga pembangunan kantor kecamatan ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," tutup Marwan.