Pemkab Takalar Salurkan Air Bersih ke Warga Terdampak Kekeringan di Desa Bontoparang

Pemkab Takalar Salurkan Air Bersih ke Warga Terdampak Kekeringan di Desa Bontoparang

Syachrul       Comment   

Pemerintah Kabupaten Takalar terus bergerak cepat menangani krisis air bersih yang terjadi akibat kekeringan ekstrem dan fenomena El Nino. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pendistribusian air bersih secara langsung kepada warga terdampak di Desa Bontoparang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar.

Dalam pelaksanaan distribusi tersebut, tim lapangan didampingi langsung oleh Kepala Desa Bontoparang, Abd. Rahman. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, merata, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan air bersih dari Pemerintah Kabupaten Takalar disambut antusias oleh warga. Masyarakat mengaku bersyukur dan berterima kasih atas perhatian serta respons cepat pemerintah, mengingat sejumlah sumur dan sumber air utama warga telah mengering akibat kemarau panjang.

Kondisi kekeringan tersebut membuat kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat, terutama untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, distribusi air bersih menjadi salah satu bentuk respons pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kondisi krisis air berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan akan terus melakukan operasi pendistribusian air bersih secara berkala ke sejumlah wilayah yang rawan terdampak kekeringan, termasuk di wilayah Kecamatan Laikang.

Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi.

Hari Kesaktian Pancasila, Kemenag Takalar Perkuat Semangat Kebangsaan

Hari Kesaktian Pancasila, Kemenag Takalar Perkuat Semangat Kebangsaan

Syachrul       Comment   

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Takalar mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10/2026), di halaman Kantor Kemenag Takalar.

Upacara tersebut diikuti jajaran pejabat dan ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Takalar. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS), Hj. Kartini, bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam rangkaian upacara, Hj. Kartini membacakan teks Pancasila dan memimpin peserta mengheningkan cipta sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.

Selanjutnya, pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Ansar Bakri. Pembacaan ikrar tersebut menjadi bagian penting dalam mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa serta berbagai upaya yang pernah mengancam Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi ASN Kemenag Takalar untuk merefleksikan kembali sejarah bangsa sekaligus meneguhkan komitmen dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan mempertahankan keutuhan NKRI.

Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa perjuangan para pendahulu bangsa dalam mempertahankan ideologi negara dan persatuan Indonesia perlu terus dihargai serta diwariskan kepada generasi penerus.

Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, ASN Kemenag Takalar diharapkan senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas, pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam kehidupan sehari-hari.

APBD Perubahan 2026 Takalar, NasDem Desak Pemda Fokus Air Bersih dan Infrastruktur Tanakeke

APBD Perubahan 2026 Takalar, NasDem Desak Pemda Fokus Air Bersih dan Infrastruktur Tanakeke

Syachrul       Comment   

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Takalar mendesak pemerintah daerah memprioritaskan penanganan krisis air bersih, pemerataan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Desakan tersebut disampaikan H. Syarif selaku juru bicara Fraksi NasDem dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Fraksi NasDem menegaskan, perubahan anggaran harus benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang untuk mengakomodasi kegiatan yang tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran yang semestinya.

Selain menyoroti persoalan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan, NasDem juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Takalar agar mengelola keuangan daerah secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Desak Prioritaskan Air Bersih dan Mitigasi Kekeringan

Mengantisipasi ancaman krisis air bersih akibat fenomena El Nino, Fraksi NasDem mendesak pemerintah daerah memprioritaskan anggaran tanggap darurat dan mitigasi kekeringan.

Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta penyaluran air bersih secara berkala ke wilayah-wilayah yang rentan mengalami kekeringan.

NasDem menilai kebutuhan air bersih harus menjadi salah satu fokus utama dalam pengalokasian belanja daerah pada APBD Perubahan 2026, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.

Tanakeke Diminta Jadi Prioritas Pembangunan

Fraksi NasDem juga mendesak Pemkab Takalar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

H. Syarif menyoroti kebutuhan pembangunan jalan dan penerangan listrik yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, menurut Fraksi NasDem, penting agar masyarakat Tanakeke turut merasakan manfaat pembangunan dan tidak mengalami kesenjangan dengan wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Takalar.

Minta Data Bansos Akurat, PAD Dioptimalkan

Di sektor sosial, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah melalui perangkat teknis terkait melakukan verifikasi dan validasi data desil kesejahteraan penduduk secara berkala.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.

Sementara itu, menyikapi koreksi proyeksi pendapatan daerah akibat penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat, NasDem mendorong optimalisasi potensi PAD secara efektif, objektif, dan transparan.

Fraksi NasDem juga menekankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan belanja serta pembiayaan daerah, termasuk memperhatikan SILPA berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tegaskan Perubahan APBD Bukan Pintu Belakang Anggaran

Sorotan lain yang disampaikan Fraksi NasDem adalah pentingnya disiplin perencanaan dan penganggaran.

NasDem menegaskan bahwa APBD Perubahan tidak boleh menjadi ruang untuk melegitimasi kegiatan yang sejak awal tidak direncanakan dan tidak tercantum dalam dokumen APBD.

Pemerintah daerah diminta tidak membangun pola kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dicari atau dimasukkan belakangan.

Setiap kegiatan yang diusulkan dalam APBD Perubahan, kata H. Syarif, harus memiliki dasar perencanaan, urgensi yang jelas, landasan hukum, sumber pendanaan, target terukur, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi NasDem juga meminta agar setiap usulan kegiatan baru dievaluasi dan dijelaskan secara terbuka demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“APBD adalah uang rakyat,” tegas Fraksi NasDem, seraya mengingatkan bahwa perubahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan objektif masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi NasDem berharap pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar berlangsung secara konstruktif dan terbuka, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Bupati Takalar Bersama Warga Ikut Tuang Air Tawar untuk Masyarakat Punaga

Bupati Takalar Bersama Warga Ikut Tuang Air Tawar untuk Masyarakat Punaga

Syachrul       Comment   

TAKALAR – Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah tidak menyurutkan kreativitas masyarakat Desa Punaga, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, Rabu (23/09/2026).

Secara geografis, Desa Punaga berada di wilayah pesisir. Namun, di tengah kondisi tersebut, warga menemukan sumber mata air tawar yang muncul di kawasan yang dikelilingi air laut. Sumber air tawar tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat dengan mengalirkannya sejauh kurang lebih 200 meter untuk memenuhi kebutuhan air warga.

Kondisi tersebut terlihat saat Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, melakukan kunjungan ke Desa Punaga, Kecamatan Laikang. Dalam kunjungannya, Bupati turut membantu warga menuangkan air tawar ke dalam galon yang akan dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Aksi tersebut menjadi gambaran langsung bagaimana masyarakat Desa Punaga memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia di tengah keterbatasan akibat musim kemarau. Kreativitas dan gotong royong warga menjadi salah satu cara untuk tetap memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.

Usai membantu warga, Bupati Daeng Manye juga meminum dan membasuh wajahnya menggunakan air tawar dari sumber tersebut. Ia turut merasakan langsung kesegaran air yang dimanfaatkan masyarakat Desa Punaga.

Pemanfaatan sumber mata air tawar di kawasan pesisir ini menjadi salah satu potensi yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya menghadapi kondisi kemarau panjang.

Bupati Takalar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Takalar Dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

Bupati Takalar Hadiri Rapat Paripurna DPRD Takalar Dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027

Syachrul       Comment   

TAKALAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 23 September 2026, dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Takalar dan pimpinan DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Selain itu, rapat juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, bersama sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Takalar. Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kabupaten Takalar juga tampak hadir mengikuti jalannya agenda.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan, Bupati Daeng Manye terlihat duduk di jajaran pimpinan sidang bersama pimpinan DPRD Takalar. Sementara para kepala OPD dan pejabat pemerintah daerah mengikuti rapat dari tempat yang telah disediakan.

Agenda KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD. Sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS 2027 telah dilakukan melalui Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Dalam pembahasan sebelumnya, DPRD dan Pemkab Takalar membicarakan arah kebijakan anggaran serta prioritas program pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2027.

Kehadiran langsung Bupati bersama jajaran OPD dan para camat menunjukkan bahwa pembahasan kebijakan anggaran daerah tersebut menjadi bagian penting dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Melalui persetujuan bersama KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya memiliki dasar untuk melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab Takalar sebelumnya telah menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2027 kepada DPRD. Dalam pemberitaan sebelumnya, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sekitar Rp998,457 miliar, sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp969,567 miliar.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Takalar dengan suasana tertib, dihadiri unsur legislatif dan eksekutif serta jajaran perangkat daerah.

Bupati Takalar Imbau Penerima Bantuan Beras Diberi Stiker Penanda di Rumah

Bupati Takalar Imbau Penerima Bantuan Beras Diberi Stiker Penanda di Rumah

Syachrul       Comment   

TAKALAR – Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye mengimbau agar seluruh rumah penerima bantuan beras pemerintah diberikan tanda berupa stiker sebagai penanda penerima manfaat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Takalar saat menghadiri kegiatan Safari Jumat di Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, yang dihadiri Camat Sanrobone, para kepala desa se-Kecamatan Sanrobone, jajaran pemerintah setempat serta masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan beras kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian tanda pada rumah penerima dapat menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan tepat sasaran dan mudah diketahui masyarakat.

Imbauan tersebut juga dinilai berkaitan dengan transparansi penyaluran bantuan. Dengan adanya stiker di rumah penerima, masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang tercatat sebagai penerima manfaat program bantuan beras.

Bupati berharap seluruh pemerintah desa di Kecamatan Sanrobone dapat memperhatikan hal tersebut dan memastikan pendataan penerima bantuan dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait siapa yang berhak menerima bantuan pemerintah.

Safari Jumat di Desa Banyuanyara berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Selain menjadi agenda silaturahmi pemerintah daerah bersama masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan pesan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Bupati Takalar Panen Cabai di Moncongkomba

Bupati Takalar Panen Cabai di Moncongkomba

Syachrul       Comment   

Kepemimpinan tak selalu terlihat dari balik meja pemerintahan. Di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memilih turun langsung ke lahan pertanian, memetik cabai dan berbaur bersama para petani.

Di bawah terik matahari, Daeng Manye ikut memanen cabai bersama warga. Ia tampak akrab berbincang dengan petani sembari melihat langsung kondisi lahan dan hasil pertanian yang menjadi bagian penting dari sumber penghidupan masyarakat.

Bagi Daeng Manye, berada di tengah lahan pertanian menghadirkan kenangan tersendiri. Suasana tersebut mengingatkannya pada masa kecil ketika dirinya sering menemani orang tuanya ke sawah.

“Dulu waktu kecil saya sering ikut orang tua ke sawah. Jadi ketika berada di tengah-tengah petani seperti ini, saya seperti kembali mengingat masa kecil,” ujar Daeng Manye. (22/09/2026)

Ia mengaku bersyukur melihat lahan pertanian warga dapat dimanfaatkan dengan baik hingga menghasilkan. Menurutnya, produktivitas lahan bukan hanya memberikan hasil bagi keluarga petani, tetapi juga menjadi bagian dari harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

“Kalau lahan dimanfaatkan dan menghasilkan, tentu ini menjadi berkah bagi keluarga dan masa depan mereka,” katanya.

Di sela kegiatan panen, Daeng Manye juga memberikan gula pasir kepada para petani sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas kerja keras mereka.

Tak berhenti pada kunjungan dan dialog, Daeng Manye juga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Takalar untuk membantu kebutuhan petani, khususnya penyediaan pompa air untuk mendukung pengairan lahan.

Bagi Daeng Manye, pemerintah harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat melihat kondisi yang sebenarnya, mendengar kebutuhan petani dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

Momen panen cabai di Moncongkomba itu pun menjadi potret sederhana tentang kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Di tengah panas matahari, Daeng Manye tidak hanya datang melihat hasil pertanian, tetapi ikut memetik, berbincang dan mendengarkan suara petani.

Dari hamparan lahan cabai tersebut, tersirat pesan bahwa kemajuan pertanian tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui kehadiran, perhatian dan keberpihakan pada kerja keras para petani.

Jejak itu ditinggalkan Daeng Manye di tengah petani Moncongkomba: hadir di lapangan, mendengar dari dekat dan mendorong solusi untuk kebutuhan masyarakat.