Rapat Paripurna Penerimaan LKPJ Bupati TA 2025
Takalar – DPRD Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna khusus dalam rangka penyerahan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun Anggaran 2025. Acara berlangsung di Lantai II Gedung DPRD Kabupaten Takalar, pada Selasa, 31 Maret 2026.
Penyerahan dokumen resmi tersebut diwakili langsung oleh Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa LKPJ yang diserahkan akan menjadi bahan pembahasan mendalam oleh DPRD untuk kemudian menghasilkan rekomendasi evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah, LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah kami serahkan kepada DPRD untuk dibahas. Nantinya akan ada output berupa rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah,” ujar Hengky Yasin usai rapat.
Menanggapi pertanyaan terkait tindak lanjut rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya, Wakil Bupati memastikan pihaknya siap sepenuhnya menyediakan data yang dibutuhkan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyiapkan kembali dokumen-dokumen tersebut jika diminta oleh legislatif.
“Terkait rekomendasi tahun lalu yang dipertanyakan oleh anggota dewan, kami akan menyiapkan kembali data tersebut dan menyerahkannya kepada DPRD jika diperlukan,” jelasnya.
Hengky juga menambahkan bahwa meski belum ada jadwal rapat lanjutan yang ditetapkan secara khusus, pihak eksekutif akan tetap mengakomodir seluruh masukan dari DPRD. Koordinasi akan terus dilakukan melalui bagian pemerintahan untuk memastikan kelancaran proses pembahasan selanjutnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menyampaikan bahwa setelah dokumen diterima, langkah segera yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Pansus ini bertugas untuk menelaah dan membahas LKPJ secara detail hingga melahirkan rekomendasi resmi.
Rijal menegaskan bahwa rekomendasi yang dihasilkan nantinya tidak semata-mata mencari kekurangan, melainkan sebagai bahan evaluasi konstruktif untuk perbaikan kinerja ke depan. Ia juga menyinggung masukan dari berbagai fraksi, termasuk Gerindra dan PKS, yang akan menjadi perhatian serius dalam pembahasan.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra dan PKS telah menyoroti 15 poin rekomendasi tahun lalu yang dinilai belum tuntas tindak lanjutnya. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah rencana pembukaan Rumah Sakit Galesong yang hingga saat ini belum mendapatkan jawaban jelas dari eksekutif. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat