Bupati Takalar Berikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda Tentang APBD TA 2024

Bupati Takalar Berikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Ranperda Tentang APBD TA 2024

Syachrul       Comment   

TOPIKTAKALAR.COM,Takalar, 1Juni 2025

Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kab. Takalar, Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,. MM menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kab. Takalar TA 2024 serta Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi, Selasa (1/6/2025).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan diantaranya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah direview inspektorat kabupaten serta telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Bupati Takalar Daeng Manye dalam memberikan penjelasan jawaban terhadap tanggapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait penambahan anggaran BPJS gratis bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam DTKS, sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PDI Perjuangan.

Ia menanggapi bahwa pemerintah Kab. Takalar melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial & PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pemadupadanan data untuk memenuhi persyaratan penyaluran dana sharing bagi peserta program kesehatan gratis prov. Sulsel yang selama ini belum dibayarkan untuk tahun 2024. Kita sangat berharap pemadupadanan data dapat segera diselesaikan secepatnya untuk memenuhi tambahan kepesertaan BPJS yang merupakan tanggungan Pemerintah Daerah Kab. Takalar.

"Terkait Peningkatan PAD di Kab. Takalar, Kedepan green topejawa Coastal akan dilakukan revitalisasi aset dengan memperbaiki dan meningkatkan aset agar dapat lebih berfungsi dan dapat meningkatkan PAD Kab. Takalar" Jelasnya

Dan menanggapi tentang penataan kembali pelaku usaha dan pelaku UMKM yang ada di Lapangan HM. Dg. Sibali dan mengkaji kembali terkait retribusi pelaku usaha UMKM agar tidak memberatkan bagi pelaku UMKM, Bupati memberi penjalasan bahwa Pemerintah juga akan melakukan penataan UMKM agar lebih nyaman dan dapat menarik pengunjung lebih banyak.

"Saya juga akan memberikan jawaban dari pertanyaan Fraksi Partai Golkar mengenai strategi dukungan terhadap pelaku koperasi dan UMKM di Kab. Takalar. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden tentang pembentukan koperasi merah putih kepada seluruh desa dan kelurahan. 

Bupati menjawab bahwa alhamdulillah kabupaten takalar telah menyelesaikan pembentukan koperasi merah putih diseluruh desa dan kelurahan di Kab. Takalar termasuk yang tercepat di Prov. Sulsel. Sedangkan upaya dalam memajukan sektor kepariwisataan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi wisata baru" Jelas Bupati Takalar.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Takalar H. Rijal didampingi Wakil Ketua Fadel Achmad dan dihadiri Wakil Bupati Takalar, Sekda Takalar dan Pimpinan OPD Kab. Takalar.

Bupati Takalar Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025

Bupati Takalar Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025

Syachrul       Comment   

TOPIKTAKALAR.COM,Takalar, 1 Juli 2025

Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,.MM menghadiri Upacara dalam rangka Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025.

Upacara berlangsung di Alun-alun Baruga Panrannuangku Kab. Takalar, Selasa 1 Juli 2025 dan dihadiri Forkopimda Takalar, Sekda Takalar, Pimpinan OPD Kab. Takalar, para Perwira dan Personil Polres Takalar, para Camat se-Kab. Takalar serta para Kepala Desa/Lurah se-Kab. Takalar.

Bupati Takalar mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, semoga Polri semakin profesional, humanis, dan dipercaya rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan berkeadilan.

Kapolres Takalar AKBP. Supriadi Rahman, S.I.K,.M.Si dalam membacakan sambutan Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa hari ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 dengan penuh khidmat. Upacara memperingati Hari Bhayangkara ini bukan hanya seremonial, tetapi momentum merefleksikan diri, memperbaiki kekurangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

"Perayaan HUT Bhayangkara ke-79 dengan tema 'Polri Untuk Masyarakat' juga disebut menjadi kilas balik atas peran strategis Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sejalan dengan logo HUT Bhayangkara ke-79 yang membawa pesan dan filosofi mendalam.

Apa yang kita lakukan harus melandasi kepentingan masyarakat, kita adalah pengayom dan pelayan masyarakat dengan hati nurani, profesional dan menjunjung tinggi nilai nilai keadilan.

"Oleh karena itu mari kita memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan unsur pemerintah dan elemen masyarakat. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh personel Polres Takalar dan jajaran, teruslah bekerja dengan tulus dan bertanggungjawab, teruskan mengabdi kepada masyarakat dan bertanggungjawab kepada negara," pungkasnya.

Usai upacara, Bupati bersama Kapolres dan Sekda Takalar menyerahkan Piagam penghargaan dari Baharkam Mabes Polri kepada Desa Kampung Beru Kab. Takalar. Juara 1 lomba 3 Pilar Kantibmas.

Bupati Takalar Tegaskan Komitmen Digitalisasi Untuk Layanan Publik Dan Kesehatan Yang Merata

Bupati Takalar Tegaskan Komitmen Digitalisasi Untuk Layanan Publik Dan Kesehatan Yang Merata

Syachrul       Comment   

TOPIKTAKALAR.COM,Takalar,30 juni 2025

Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM. menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan publik berbasis digital, termasuk dalam sektor administrasi dan kesehatan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar, Senin (30/6/2025), saat menanggapi pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Digitalisasi tidak hanya menyasar akses informasi, tetapi juga mencakup layanan administrasi dan kesehatan. KTP, BPJS, layanan rumah sakit – semua bisa terintegrasi secara digital,” jelas Bupati Firdaus.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat, termasuk di wilayah pelosok yang selama ini kerap terpinggirkan.

“Upaya ini menunjukkan komitmen kami untuk memberi perhatian pada wilayah-wilayah pinggiran dan memastikan semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan digital,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Takalar akan memulai dengan pembenahan data melalui proses digitalisasi yang melibatkan para ahli. “Kami akan melakukan digitalisasi data dengan melibatkan para ahli, serta menerapkan sistem pendataan yang lebih ketat dan akurat,” ujar Firdaus.

Pernyataan ini sekaligus menjawab sorotan sejumlah fraksi DPRD yang sebelumnya mendesak agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dibuka secara transparan. Mereka menilai masih banyak ketimpangan data yang berdampak pada tidak meratanya akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Takalar, H. Rijal, didampingi dua Wakil Ketua, Fadel Achmad dan Irwan Iskandar, serta dihadiri jajaran OPD.

Kembali PEMDES Rewataya Menyalurkan BLT-DD Triwulan II

Kembali PEMDES Rewataya Menyalurkan BLT-DD Triwulan II

Syachrul       Comment   

TOPIKTAKALAR.COM,Takalar-Pemerintah Desa (PEMDES) Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa triwulan II pada Sabtu, 28 Juni 2025. 

Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di kantor desa setempat dan diserahkan langsung oleh Plt, Desa Rewataya, Rustam Sila, S.M.

Penyaluran BLT ini merupakan wujud komitmen pemerintah desa dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. 

Pembagian BLT dilakukan secara transparan dan akuntabel, memastikan penyaluran tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Rustam Sila SM, menyampaikan Bahwa Bantuan lansung tunai ini (BLT) di Manfaafkan dengan baik Gunakan keperluan kebutuhan Rumah tangga, jangan di gunakan untuk keperluan yang sifatnya yang tidak bermanfaat di keluarga,

Semoga bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Desa Rewataya.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rewataya, St. Marlia, turut serta membantu dalam proses penyaluran BLT guna memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang terdampak secara ekonomi. Kegiatan penyaluran berlangsung tertib dan mendapat sambutan positif dari warga penerima manfaat.

(D.Mg)

Bupati Takalar Hadiri Audiensi Bersama Pengurus PMI Terkait Pemilihan Ketua PMI Takalar

Bupati Takalar Hadiri Audiensi Bersama Pengurus PMI Terkait Pemilihan Ketua PMI Takalar

Syachrul       Comment   

TOPIKTAKALAR.COM,Takalar, 26 Juni 2025 

Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menghadiri audiensi bersama Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Selatan dan para pengurus PMI kabupaten serta kecamatan se-Kabupaten Takalar. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 26 Juni 2025, bertempat di Hotel Mercure, Makassar.

Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan konsolidasi organisasi menjelang pemilihan Ketua PMI Kabupaten Takalar yang akan datang. Dalam pertemuan tersebut, berbagai hal strategis dibahas, termasuk penguatan struktur organisasi PMI di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta peran PMI dalam pelayanan kemanusiaan di wilayah Takalar.

Dalam sambutannya, Bupati Firdaus menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif PMI dalam mendukung program-program kemanusiaan, khususnya dalam situasi darurat dan penanggulangan bencana.

“PMI adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan. Pemilihan Ketua PMI Takalar harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam melayani masyarakat,” ujar Bupati Firdaus.

Ketua PMI Provinsi Sulawesi Selatan yang turut hadir dalam audiensi ini juga menekankan pentingnya menjaga netralitas, profesionalisme, dan integritas dalam proses pemilihan pengurus PMI di daerah.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Diharapkan, melalui kegiatan ini, PMI Takalar semakin solid dan siap menjalankan amanah dalam pelayanan kemanusiaan di masa mendatang.

TP PKK Takalar Bekerja Sama Dengan Dukcapil Takalar Gelar Sosialisasi KISAK, Dorong Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan

TP PKK Takalar Bekerja Sama Dengan Dukcapil Takalar Gelar Sosialisasi KISAK, Dorong Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan

Syachrul       Comment   

TOPIKTAKALAR.COMTakalar 26 Juni 2025

TP PKK Kabupaten Takalar bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosialisasi KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Tuntas Layanan Administrasi Kependudukan), Rabu, 26 Juni 2025, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Takalar Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom mewakili Bupati Takalar, Ketua TP PKK Kabupaten Takalar Dewi Sri Ekowati Firdaus, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulsel M. Iqbal S. Suhaeb, para pimpinan OPD se-Kabupaten Takalar, camat, ketua TP PKK kecamatan, pengurus PKK kabupaten, serta para Duta KISAK.

Dalam arahannya, Kadis Dukcapil Provinsi Sulsel M. Iqbal S. Suhaeb menyampaikan bahwa program KISAK sangat penting karena dokumen administrasi kependudukan akan melekat pada seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. 

“Saya tidak ingin masalah seperti KK dan akta kelahiran menjadi penghambat dalam layanan kesehatan. Saya harap para kader dan Duta KISAK bisa membantu masyarakat agar tidak ada lagi yang kesulitan mendapatkan layanan terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Takalar, Dewi Sri Ekowati Firdaus, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. 

“Program KISAK adalah bentuk nyata semangat inklusif. Tidak boleh ada satu pun anak yang terabaikan haknya atas identitas kependudukan, seperti akta kelahiran dan KIA,” ungkapnya.

Sekda Takalar Dr. H. Muhammad Hasbi, S. STP., M. AP, M.I.Kom juga menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan karena menyangkut identitas hukum setiap warga negara.

“Kegiatan ini sangat penting dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap, akurat, dan tertib. Dengan adanya KISAK, kita berharap setiap keluarga di Kabupaten Takalar memiliki dokumen administrasi kependudukan yang sah dan mutakhir, seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya. Ujarnya 

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Takalar Abdul Wahab. Di kesempatan yang sama, juga dilakukan pelayanan langsung pembuatan KTP serta sosialisasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh tim Dukcapil Provinsi Sulsel bekerja sama dengan Dukcapil Takalar.

Bupati Takalar Hadiri Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Prov. Sulsel

Bupati Takalar Hadiri Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Prov. Sulsel

Syachrul       Comment   

TOPIKTAKALAR.COM, 26 Juni 2025

Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye,.MM menghadiri Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Prov. Sulsel yang berlangsung di Four Points By Seraton Makassar, Kamis (26/6/2025).

Sekretaris Panitia Paritrana Award 2024, Minjte Wattu yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini.

"Melalui sejumlah tahapan mulai dari penetapan tim, penilaian kandidat, proses wawancara, hingga akhirnya mencapai malam penganugerahan, kami mengapresiasi komitmen luar biasa dari seluruh peserta," ungkap Minjte.

Ia menjelaskan, pentingnya capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebagai salah satu indikator pembangunan nasional. Dalam RPJPN 2025–2045, target UCJ ditetapkan sebesar 99,5% pada tahun 2045.

 "Tahun ini, UCJ Provinsi Sulsel tercatat mencapai 52,89%, menempati urutan ke-13 dari 38 provinsi. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan cakupan jaminan sosial setiap tahun," jelasnya.

Namun, ia juga mengakui adanya penurunan capaian pada tahun 2025 akibat selesainya masa tugas petugas ad hoc Pilkada 2024 yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi tantangan bagi tahun-tahun mendatang, dengan target UCJ sebesar 62,93% pada 2025 dan 71,65% pada 2026.

Minjte menyebutkan bahwa hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim sebesar Rp1,5 triliun kepada peserta dari sektor pemerintahan dan pelaku usaha, sebagai bagian dari implementasi jaminan sosial tenaga kerja.

Ia juga menegaskan bahwa penghargaan Paritrana ini merupakan inisiasi dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan, yang telah digelar setiap tahun sejak 2017. 

Program ini sejalan dengan upaya nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

"Kami berharap kegiatan ini bukan hanya meningkatkan capaian UCJ di masing-masing daerah, tapi juga memperkuat perhatian kita bersama terhadap kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan khusus," tutupnya.