TAKALAR — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Takalar justru mencatat capaian impresif di sektor pendidikan.
Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan mengalami lonjakan signifikan, menempatkan Kabupaten Takalar sebagai salah satu daerah dengan performa terbaik di Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut menjadi sorotan dalam kegiatan On Air Pa’biritta yang digelar Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (20/4/2026), yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi BBPMP Sulsel.
Kegiatan bertema “Praktik Baik Strategi Peningkatan SPM Pendidikan” ini menghadirkan sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala BBPMP Sulsel Imran sebagai pembuka, serta Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye sebagai keynote speaker.
Turut hadir pula Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Rifany, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dalam pemaparannya, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan dengan cara biasa.
Ia memilih pendekatan tegas berbasis data sebagai fondasi utama perubahan.
“Perubahan harus dimulai dari kepala sekolah. Mereka tidak boleh lagi hanya bergantung pada operator.
“Kepala sekolah harus memahami data sekolahnya sendiri dan menjadikannya dasar dalam mengambil keputusan,” tegas Daeng Manye.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi titik awal dalam membangun kepemimpinan pendidikan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata.
Ia bahkan menerapkan pendekatan “shock therapy” untuk mendorong percepatan perubahan di lapangan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama.
“Harus ada keberanian untuk membongkar kelemahan secara terbuka, lalu diperbaiki secara sistematis. Fokus kita bukan administrasi, tapi dampak langsung ke siswa,” lanjutnya.
Daeng Manye menjelaskan, seluruh kebijakan pendidikan di Takalar kini berbasis pada data Rapor Pendidikan yang terintegrasi dengan perencanaan anggaran.
Dengan demikian, setiap program yang dijalankan memiliki dasar yang jelas dan terukur.
Selain itu, pemerintah daerah juga membangun sistem pembinaan terstruktur melalui Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah, dengan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta iklim belajar yang aman dan inklusif.
“Ini bukan sekadar program, tapi gerakan perubahan. Kita ingin sekolah menjadi ruang refleksi dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Rifany, mengungkapkan bahwa capaian SPM merupakan hasil kerja konsisten seluruh pihak.
“Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Kabupaten Takalar bukanlah sesuatu yang instan, tetapi merupakan hasil dari upaya yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu,” kata Rifany.
Ia menyebutkan, indeks SPM pendidikan Takalar melonjak dari 16,64 pada 2025 menjadi kisaran 65,01 hingga 81,65 pada 2026.
Capaian ini menggeser status Takalar dari kategori Tuntas Muda menjadi Tuntas Madya.
Menurut Rifany, keberhasilan tersebut didorong oleh berbagai strategi konkret, mulai dari instruksi langsung bupati kepada kepala sekolah untuk memahami Rapor Pendidikan, hingga penguatan komitmen melalui perjanjian kinerja.
“Seluruh jajaran, dari dinas hingga kepala sekolah, memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pemenuhan SPM pendidikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun juga menjadi fokus utama dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk operator desa dan PKBM.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pelatihan guru, workshop, serta pembentukan komunitas belajar di 10 kecamatan.
Di sisi lain, pendidikan nonformal diperkuat melalui peningkatan keterampilan hidup bagi peserta didik.
Rifany menambahkan, kolaborasi lintas sektor turut menjadi kunci, termasuk dengan Dukcapil, Dinas Sosial, dan PMD dalam validasi data pendidikan.
Dalam aspek karakter, Pemkab Takalar juga menggandeng aparat penegak hukum melalui program Polisi Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Sekolah guna menanamkan nilai anti perundungan dan anti korupsi sejak dini.
“Evaluasi dilakukan secara rutin dengan pendekatan identifikasi, refleksi, dan pembenahan berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar optimistis capaian pendidikan akan terus meningkat dan berkelanjutan.
Bupati Daeng Manye pun menegaskan bahwa keberhasilan saat ini bukanlah akhir, melainkan awal dari standar baru yang harus terus dijaga.
“Kita tidak boleh puas. Ini harus menjadi pijakan untuk melompat lebih jauh ke depan,” pungkasnya.
