TOPIKTAKALAR.COM.Takalar 21 NOVEMBER 2024– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Takalar (BARATA) menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, menuntut agar pasangan calon nomor urut 1, Mohammad Firdaus Dg Manye dan H. Hengky Yasin (DM-HHY), segera didiskualifikasi. Tuntutan ini merujuk pada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa yang telah disampaikan ke Bawaslu.
Jenderal Lapangan aksi, Arlifin Akbar, menegaskan bahwa laporan yang telah diajukan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan perundang-undangan. “Laporan ini sudah sangat jelas dasarnya. Pelanggaran netralitas ASN dan aparatur desa yang dilaporkan seharusnya menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi DM-HHY sesuai Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Ini adalah pelanggaran serius dalam pelaksanaan pilkada,” tegas Arlifin.
Peserta aksi lainnya, Rais, mendesak Bawaslu untuk bertindak profesional dan menjaga independensinya. “Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus menjaga kredibilitas dan marwah demokrasi. Jangan sampai prinsip keadilan menjadi bias hanya karena tekanan atau kesalahan dalam menafsirkan laporan,” ujarnya.
Namun, para peserta aksi mengaku kecewa dengan respons Bawaslu yang dinilai belum maksimal. Menurut Rais, Bawaslu cenderung menggunakan undang-undang ASN sebagai rujukan utama, sehingga laporan tersebut kehilangan esensi sebagai pelanggaran pilkada.
“Jika Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan ini, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan Bawaslu Kabupaten Takalar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini harus diproses demi menjaga marwah demokrasi dan memastikan pilkada berjalan dengan prinsip jujur dan adil,” ancam Rais.
Barisan Rakyat Takalar menekankan bahwa netralitas ASN dan aparatur desa merupakan pilar penting dalam menjaga integritas demokrasi. Mereka mengajak semua pihak untuk bersikap tegas menegakkan aturan guna mewujudkan pilkada yang bermartabat dan bebas dari praktik curang.
Aksi ini diakhiri dengan penyerahan petisi kepada Bawaslu Kabupaten Takalar. Para mahasiswa berharap tuntutan mereka segera diproses, demi memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.