TAKALAR – Kondisi sejumlah lahan perkebunan milik Pabrik Gula Takalar di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dinilai memprihatinkan. Di sejumlah titik, tanaman tebu terlihat dipenuhi semak belukar dan diduga kurang mendapatkan perawatan, sehingga memunculkan perhatian dari berbagai pihak.
Ketua LPPH-ANALISIS HAM DPW Sulawesi Selatan, Ruslan, diketahui melakukan kunjungan sebanyak dua kali ke kantor Pabrik Gula Takalar pada Kamis (11/06/2026). Kedatangannya bertujuan untuk menemui pimpinan perusahaan guna mengonfirmasi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik terkait kondisi lahan perkebunan dan pengelolaannya.
Namun, menurut Ruslan, dalam kunjungan tersebut dirinya hanya diterima oleh Asrul yang disebut bukan merupakan pimpinan tertinggi perusahaan. Ia mengaku belum memperoleh kesempatan untuk berdialog langsung dengan pihak manajemen yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan resmi.
Ruslan menyampaikan kekecewaannya kepada awak media karena menurutnya akses untuk bertemu pimpinan perusahaan sangat sulit. Ia berharap manajemen Pabrik Gula Takalar lebih terbuka terhadap berbagai pihak yang ingin melakukan konfirmasi mengenai persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, Ruslan menyoroti kondisi sejumlah areal perkebunan yang menurut hasil pengamatannya tampak dipenuhi semak belukar, dengan tanaman tebu yang dinilai kurang terawat. Ia berharap kondisi tersebut segera menjadi perhatian pihak perusahaan agar lahan produktif dapat dikelola secara optimal.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat maupun lembaga sosial merupakan hal penting untuk membangun kepercayaan publik. Ia juga mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan lahan sehingga produktivitas perkebunan dapat kembali ditingkatkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pimpinan Pabrik Gula Takalar belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi lahan perkebunan maupun tanggapan atas pernyataan Ketua LPPH-ANALISIS HAM DPW Sulawesi Selatan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi dari pihak perusahaan apabila telah diterima.