Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Takalar, Parawansa, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Takalar, Achmad Rifai, dengan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye. Di Ruangan Kerja Bupati. Senin 24 Agustus 2026
Dalam pertemuan tersebut, Ketua APDESI menyampaikan sejumlah hal terkait kebutuhan dan kelancaran pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua. Dana tersebut dinilai penting dalam menunjang operasional pemerintahan desa sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.
Merespons hal tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye langsung memberikan arahan kepada pengelola keuangan daerah, dalam hal ini Kepala BPKD Takalar Muh. Rifai, agar proses pencairan dana operasional pemerintah desa Non Siltap tahap kedua segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Arahan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan desa sekaligus memastikan kebutuhan operasional di tingkat desa tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Daeng Manye juga menekankan pentingnya kekompakan dan soliditas para kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kepala desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, seluruh kepala desa diharapkan tetap solid, membangun komunikasi yang baik serta bersama-sama menjaga kondusivitas dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa.
“Pak Desa harus selalu solid dalam menjalankan pemerintahan di desanya, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan Bupati Daeng Manye.
Ia menegaskan, dukungan terhadap pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan aspek anggaran, tetapi juga bagaimana seluruh perangkat pemerintahan desa mampu bekerja secara bersama-sama, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan adanya arahan tersebut, diharapkan proses pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua dapat segera terealisasi sehingga aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh desa di Kabupaten Takalar dapat berjalan semakin baik.
Pemerintah Kabupaten Takalar pun terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pembangunan dari tingkat desa serta menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.