Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Takalar mendesak pemerintah daerah memprioritaskan penanganan krisis air bersih, pemerataan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Desakan tersebut disampaikan H. Syarif selaku juru bicara Fraksi NasDem dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
Fraksi NasDem menegaskan, perubahan anggaran harus benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang untuk mengakomodasi kegiatan yang tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran yang semestinya.
Selain menyoroti persoalan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan, NasDem juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Takalar agar mengelola keuangan daerah secara transparan, efisien, dan akuntabel.
Desak Prioritaskan Air Bersih dan Mitigasi Kekeringan
Mengantisipasi ancaman krisis air bersih akibat fenomena El Nino, Fraksi NasDem mendesak pemerintah daerah memprioritaskan anggaran tanggap darurat dan mitigasi kekeringan.
Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan melalui penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta penyaluran air bersih secara berkala ke wilayah-wilayah yang rentan mengalami kekeringan.
NasDem menilai kebutuhan air bersih harus menjadi salah satu fokus utama dalam pengalokasian belanja daerah pada APBD Perubahan 2026, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.
Tanakeke Diminta Jadi Prioritas Pembangunan
Fraksi NasDem juga mendesak Pemkab Takalar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
H. Syarif menyoroti kebutuhan pembangunan jalan dan penerangan listrik yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, menurut Fraksi NasDem, penting agar masyarakat Tanakeke turut merasakan manfaat pembangunan dan tidak mengalami kesenjangan dengan wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Takalar.
Minta Data Bansos Akurat, PAD Dioptimalkan
Di sektor sosial, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah melalui perangkat teknis terkait melakukan verifikasi dan validasi data desil kesejahteraan penduduk secara berkala.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.
Sementara itu, menyikapi koreksi proyeksi pendapatan daerah akibat penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat, NasDem mendorong optimalisasi potensi PAD secara efektif, objektif, dan transparan.
Fraksi NasDem juga menekankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan belanja serta pembiayaan daerah, termasuk memperhatikan SILPA berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tegaskan Perubahan APBD Bukan Pintu Belakang Anggaran
Sorotan lain yang disampaikan Fraksi NasDem adalah pentingnya disiplin perencanaan dan penganggaran.
NasDem menegaskan bahwa APBD Perubahan tidak boleh menjadi ruang untuk melegitimasi kegiatan yang sejak awal tidak direncanakan dan tidak tercantum dalam dokumen APBD.
Pemerintah daerah diminta tidak membangun pola kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian anggarannya dicari atau dimasukkan belakangan.
Setiap kegiatan yang diusulkan dalam APBD Perubahan, kata H. Syarif, harus memiliki dasar perencanaan, urgensi yang jelas, landasan hukum, sumber pendanaan, target terukur, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi NasDem juga meminta agar setiap usulan kegiatan baru dievaluasi dan dijelaskan secara terbuka demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“APBD adalah uang rakyat,” tegas Fraksi NasDem, seraya mengingatkan bahwa perubahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan objektif masyarakat, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi NasDem berharap pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar berlangsung secara konstruktif dan terbuka, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.