Agenda utama yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati Takalar Tahun 2025 tidak berjalan sesuai rencana akibat keterlambatan distribusi dokumen dari pihak eksekutif.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, awalnya berlangsung khidmat dengan pembukaan resmi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun suasana berubah tegang ketika memasuki sesi pemandangan umum fraksi.
Sejumlah anggota dewan menyampaikan keberatan karena bahan rekomendasi baru diterima pada pagi hari, bahkan disebut hanya dibagikan melalui aplikasi WhatsApp.
Kondisi tersebut dinilai menghambat kinerja legislatif karena anggota DPRD tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen secara menyeluruh.
Beberapa fraksi menilai penyampaian materi yang mendadak mencerminkan kurangnya profesionalitas dan lemahnya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan LKPJ.
Akibatnya, mayoritas fraksi sepakat meminta agar rapat diskors hingga seluruh dokumen dapat dipelajari dengan baik.
Padahal, dalam agenda paripurna tersebut terdapat sejumlah pembahasan penting, mulai dari tanggapan fraksi, pembentukan panitia khusus LKPJ, hingga rencana pembahasan ranperda di luar Propemperda 2025.
Penundaan ini berdampak pada tertundanya seluruh rangkaian agenda rapat.
Sorotan publik kini mengarah pada Pemerintah Kabupaten Takalar yang dinilai perlu meningkatkan koordinasi dan kesiapan administrasi agar fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal, khususnya dalam evaluasi kinerja kepala daerah melalui LKPJ