Daeng Manye hadir didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Parawangsa.
Turut mendampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar, Budiar Rosal Saleh.
Rapat tersebut diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama kepala perangkat daerah yang membidangi tata ruang dan pertanian.
Kegiatan digelar sebagai tindak lanjut percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai arahan pemerintah pusat.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid.
Selain Nusron Wahid, kegiatan juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaeman, beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, peserta mendapatkan pemaparan mengenai kebijakan nasional percepatan penetapan LP2B sebagai upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah produktif.
Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Penetapan LP2B oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan bersama Kepala BPN/Menteri ATR Nusron Wahid.
Kegiatan kemudian dirangkaikan dengan penyerahan simbolis dokumen peta LP2B kepada perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengatakan penetapan LP2B menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian di daerah.
“Lahan pertanian produktif merupakan aset penting yang harus kita lindungi. Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen mendukung kebijakan nasional melalui penetapan LP2B agar ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Daeng Manye.
Menurutnya, perlindungan lahan sawah harus diimbangi dengan penataan ruang yang terencana sehingga kebutuhan pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi fungsi lahan pertanian produktif.
Ia menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci keberhasilan implementasi LP2B di lapangan.
Penetapan LP2B juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap kawasan pertanian pangan yang harus dipertahankan di Kabupaten Takalar.
Dengan adanya penetapan tersebut, alih fungsi lahan produktif dapat dikendalikan tanpa menghambat pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Takalar menyatakan siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional melalui perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
Daeng Manye berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat terus diperkuat agar kebijakan LP2B memberikan manfaat nyata bagi petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Takalar.