Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar. Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar Muhammad Hasbi bertindak sebagai inspektur upacara.
Prosesi diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih, kemudian dilanjutkan pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), serta doa.
Mayoritas ASN mengenakan pakaian Korpri, sementara personel Satpol PP Takalar menggunakan pakaian dinas harian (PDH). Upacara tersebut turut dihadiri unsur Polres Takalar, Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Agama Takalar, Ketua DPRD Takalar, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam amanatnya, Muhammad Hasbi menegaskan bahwa pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 tidak boleh dimaknai sebatas agenda seremonial pemerintahan. Menurutnya, Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum pembinaan bagi aparatur pemerintah, TNI, Polri, PNS, PPPK, dan seluruh abdi negara untuk memperkuat tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 bukan hanya seremonial, tetapi merupakan momentum pembinaan bagi Aparatur Pemerintah, TNI, Polri, PNS, PPPK, dan seluruh abdi negara,” ujar Hasbi.
Hasbi juga meminta agar semangat kemerdekaan tidak berhenti dalam bentuk peringatan, tetapi diwujudkan melalui kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab, integritas, karya nyata, serta kecepatan dalam melaksanakan tugas.
“Semangat 17 Kemerdekaan RI harus tetap diingat setiap saat, dan diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab, karya nyata, integritas, serta kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya penerapan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbi turut menyinggung persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD Takalar.
Ia meminta seluruh OPD mempersiapkan mental, argumentasi, data, serta dokumen pendukung sebelum mengikuti pembahasan. “Saya minta persiapkan mental, argumentasi, data, dan dokumen pendukung lainnya dalam rangka mengikuti pembahasan KUA-PPAS,” katanya.
Ia menegaskan, setiap usulan anggaran tidak cukup hanya berupa daftar kebutuhan, tetapi harus dilengkapi indikator, target, dasar hukum, dan penjelasan mengenai kontribusinya terhadap kepentingan masyarakat.
Upacara Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Takalar kemudian ditutup dengan doa bersama untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Takalar.
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran aparatur untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas, meningkatkan disiplin, serta menghadirkan pelayanan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.